Latar Belakang
Aksesibilitas merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan kota yang inklusif karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Secara global, sekitar 1,3 miliar orang atau 16% populasi dunia hidup dengan disabilitas. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa lingkungan yang tidak aksesibel dapat menciptakan hambatan terhadap partisipasi penyandang disabilitas, termasuk melalui keterbatasan akses terhadap transportasi dan ruang publik.
Dalam kerangka hak asasi manusia, aksesibilitas bukan sekedar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari hak penyandang disabilitas. Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) melalui Pasal 9 menempatkan akses terhadap lingkungan fisik, transportasi, serta fasilitas dan layanan publik sebagai bagian dari kewajiban negara. Prinsip tersebut juga telah diadopsi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
Dalam konteks Jakarta, penyediaan jalur pedestrian yang aksesibel, termasuk guiding block, menjadi bagian penting untuk memastikan hak mobilitas dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, keberadaan fasilitas aksesibilitas perlu dilihat tidak hanya dari ada atau tidaknya infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan secara aman, mandiri, dan setara.
Fakta dan Data
Kebutuhan terhadap ruang publik yang aksesibel dapat dilihat dari keberadaan penduduk dengan hambatan penglihatan. Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS mencatat prevalensi gangguan penglihatan sebesar 0,38% pada penduduk Indonesia pada 2022 (BPS, 2023). Hambatan penglihatan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam bernavigasi dan berpindah secara mandiri, sehingga penyediaan infrastruktur yang mendukung orientasi dan mobilitas menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang aksesibel.
Kerangka pemenuhan aksesibilitas telah didukung melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) Pasal 9 yang menegaskan pentingnya akses terhadap lingkungan fisik, jalan, transportasi, dan fasilitas publik. Di Jakarta, komitmen tersebut tercermin melalui penguatan standar infrastruktur pedestrian. Pada 2024, Dinas Bina Marga DKI Jakarta merencanakan revitalisasi sejumlah ruas trotoar dengan total sekitar 17,2 km yang dilengkapi antara lain dengan guiding block, bollard, tempat duduk, dan lampu penerangan jalan umum. Pada 2025, Dinas Bina Marga juga menerbitkan Panduan Standar Desain Complete Street sebagai acuan perancangan ruang jalan yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai pengguna. Prinsip tersebut tercermin dalam informasi lokasi indikatif penataan trotoar tahun 2025 yang memuat kebutuhan lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas sebagai salah satu pertimbangan dalam perancangan.
Permasalahan
Temuan-temuan pada bagian sebelumnya sejalan dengan sejumlah penelitian mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Jakarta. Amrullah dan Raflis (2025) menemukan bahwa infrastruktur pendukung disabilitas di sekitar Stasiun Jatinegara masih menghadapi persoalan dalam pemasangan guiding block dan ramp, termasuk ketidaksesuaian antara fasilitas yang tersedia dengan standar desain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur secara fisik belum selalu berbanding lurus dengan pemenuhan fungsi aksesibilitas. Di sisi lain, Utami dan Nugraheni (2025) menemukan bahwa sejumlah guiding block di Jakarta tidak memenuhi standar aksesibilitas dan dalam beberapa kasus justru memiliki karakteristik desain yang dapat menghambat pergerakan penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, meskipun Jakarta telah memiliki kebijakan, standar desain, dan upaya penyediaan infrastruktur pejalan kaki yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, masih terdapat kesenjangan antara penyediaan fasilitas aksesibilitas dan keberfungsian fasilitas tersebut dalam mendukung mobilitas yang aman dan setara bagi para penyandang tunanetra. Dengan demikian, penting untuk melihat aksesibilitas tidak hanya dari keberadaan infrastruktur secara fisik, tetapi juga berdasarkan sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan aksesibilitas dan kebutuhan penggunanya.
Tujuan Artikel
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi guiding block sebagai infrastruktur yang mendukung orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra, serta mengidentifikasi kesenjangan antara penyediaan dan keberfungsian fasilitas tersebut di Jakarta. Selain itu, artikel ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi implementasi guiding block dalam perspektif aksesibilitas dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung penyediaan jalur pedestrian yang aman, fungsional, dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
A. Konteks & Definisi
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga dengan hambatan yang muncul ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan.
Pemahaman tersebut sejalan dengan Social Model of Disability, yang memandang bahwa disabilitas terbentuk melalui interaksi antara kondisi individu dengan hambatan sosial, fisik, dan lingkungan. Dengan perspektif ini, hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak semata-mata berasal dari kondisi personal, tetapi juga dari lingkungan dan sistem yang belum mengakomodasi keberagaman kebutuhan manusia. Perspektif tersebut juga sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), dimana disabilitas dipandang sebagai hasil interaksi antara kondisi seseorang dengan hambatan lingkungan dan sikap masyarakat di sekitarnya.
Dalam kerangka tersebut, aksesibilitas menjadi kunci utama dalam mengurangi hambatan pada penyandang disabilitas. Aksesibilitas merujuk pada kondisi yang memungkinkan lingkungan, fasilitas, layanan, informasi, dan sarana lainnya dapat diakses serta digunakan oleh penyandang disabilitas secara setara. Dalam konteks perkotaan, penerapannya mencakup berbagai aspek, seperti transportasi publik, trotoar, ruang terbuka, bangunan, serta fasilitas dan layanan publik lainnya.
Ketika ruang kota dibangun secara inklusif, manfaat dari fasilitas yang disediakan dapat meluas dan mempermudah pergerakan seluruh elemen masyarakat. Sebuah kota yang inklusif bukan hanya menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, tetapi berupaya menciptakan lingkungan yang sejak awal dapat digunakan oleh masyarakat dengan beragam kemampuan dan kebutuhan. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep Universal Design yaitu perancangan produk, lingkungan, program, dan layanan agar dapat digunakan oleh semua orang sejauh mungkin, tanpa memerlukan adaptasi atau desain khusus. Dengan demikian, desain yang inklusif dapat membantu mengurangi hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan setara bagi seluruh masyarakat.
B. Guiding Block sebagai Instrumen Aksesibilitas
Dalam menciptakan kota yang inklusif, salah satu aksesibilitas yang mudah dijumpai di ruang publik adalah guiding block atau blok pemandu pada trotoar. Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017, guiding block atau ubin pengarah merupakan salah satu elemen pada jalur pemandu yang digunakan untuk membantu penyandang disabilitas netra, termasuk penyandang low vision, dalam mengenali arah dan kondisi jalur. Fasilitas ini dirancang untuk membantu penyandang disabilitas netra dalam mengenali arah dan kondisi jalur melalui tekstur yang dapat dirasakan melalui tongkat atau kaki.
Lebih dari sekedar elemen dekorasi atau hiasan pada trotoar, pemasangan guiding block tidak cukup hanya dipasang. Dalam penerapannya, pemasangan guiding block perlu memenuhi standar teknis yang ketat untuk menjamin keamanan, kemudahan, dan kenyamanan pengguna. Standar pada guiding block mengatur beberapa hal seperti: penempatan, rute jalur, hingga dimensi, dan karakteristik fisiknya. Di Indonesia sendiri, standar pemasangan guiding block telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 14/PRT/M/2017, dimana terdapat regulasi mengenai standarisasi fasilitas disabilitas di infrastruktur publik.
Secara general, jalur pemandu memiliki 2 pola; tekstur timbul berbentuk garis (line-type/go block) yang berfungsi sebagai penunjuk arah jalan yang bebas rintangan fisik dan berbentuk bulat (dot-type/warning block) yang menandakan interupsi di beberapa titik seperti: perubahan arah, persimpangan jalur, pintu bangunan, jalan menjelang anak tangga atau potensi bahaya. Keberadaan dua pola ini sangat penting dalam membantu penyandang disabilitas netra dalam bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada dampingan orang lain.
Di samping dua garis pola, terdapat standar fisik yang diterapkan untuk guiding block. Seperti warna guiding block dibuat dengan warna kontras untuk memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas low vision, sehingga dapat membantu pengguna dengan low vision mengenali jalur melalui perbedaan kontras visual. Selain itu, ukuran pada guiding block dibuat 30 x 30 cm dengan tinggi tonjolan tekstur sekitar 5 mm agar sensitivitas sepatu dan ujung tongkat dapat meraba dengan akurat. Material ubin juga wajib menggunakan bahan anti-slip agar tidak licin saat hujan dan memiliki durabilitas yang baik sehingga tekstur timbul tidak mudah terkikis akibat penggunaan.
Lebih jauh lagi, instrumen aksesibilitas ini tidak boleh dirancang secara parsial. Guiding block memiliki peran krusial sebagai alat navigasi. Keberadaannya membantu disabilitas netra saat berjalan dan bergerak lebih aman dan mandiri. Oleh karena itu, guiding block harus memiliki kesinambungan dan tidak terhalang, sehingga fungsinya sebagai navigasi dapat berjalan.
C. Realita Implementasi Guiding Block di Jakarta
Penyediaan guiding block di Jakarta menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun ruang publik yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun, keberadaan fasilitas secara fisik belum selalu menunjukkan bahwa jalur tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Penelitian Amrullah dan Raflis (2025) mengenai fasilitas bagi penyandang tunanetra di DKI Jakarta menunjukkan bahwa penggunaan guiding block masih belum optimal karena terdapat persoalan pada konsistensi desain, pemeliharaan, dan pemerataan pemasangan. Penelitian tersebut juga menempatkan keselamatan sebagai aspek paling penting dalam optimalisasi fasilitas tunanetra.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pemasangan guiding block yang tidak konsisten dengan fungsi jalur pemandu. Penelitian Utami dan Nugraheni (2025) mengenai implementasi guiding block di kawasan Jakarta menemukan bahwa sejumlah fasilitas belum memenuhi standar dan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapannya. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi guiding block sebagai fasilitas aksesibilitas dengan penggunaan elemen tersebut dalam desain ruang yang beragam. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya guiding block, tetapi juga dengan kesesuaian desainnya dengan kebutuhan pengguna.
Kondisi tersebut juga terlihat dalam dokumentasi lapangan. Pada November 2025, Kumparan melaporkan bahwa sejumlah guiding block di Jakarta Pusat mengalami kerusakan dan perubahan kondisi permukaan. Di Jalan Pegangsaan Barat, misalnya, terdapat jalur pemandu yang warnanya memudar dan bentuk ubinnya sudah tidak utuh. Pada lokasi lain, terdapat guiding block yang justru mengarah ke tiang listrik tanpa penanda berhenti. Kondisi semacam ini dapat mengurangi fungsi jalur pemandu dan berpotensi meningkatkan risiko keselamatan bagi penyandang tunanetra yang menggunakannya sebagai alat orientasi.
Persoalan yang sama juga ditemukan di Jakarta Barat. Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada Oktober 2025 menindaklanjuti laporan mengenai guiding block di Jalan Dr. Susilo Raya yang terhalang bangunan warung dan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Pemerintah daerah menyatakan bahwa terdapat warung yang mengokupasi area guiding block dan kemudian melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian fasilitas aksesibilitas tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh pengelolaan dan penggunaan ruang pedestrian oleh masyarakat.
Hambatan serupa juga menjadi temuan dalam penelitian Suratman (2025) mengenai aksesibilitas jalan di Jakarta Timur. Penelitian tersebut menemukan bahwa kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas pada pedestrian dengan guiding block dan ramp masih belum terpenuhi secara merata. Berdasarkan indikator kemudahan, kegunaan, kemandirian, dan keselamatan, fasilitas yang tersedia dinilai belum sepenuhnya memadai. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi penggunaan trotoar untuk kepentingan lain, seperti parkir dan aktivitas pedagang kaki lima, sebagai salah satu faktor yang menghambat aksesibilitas.
Permasalahan implementasi juga berkaitan dengan kesinambungan jalur pedestrian. Pada Juni 2025, Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa kondisi trotoar Jakarta masih belum sempurna dan belum tersambung dengan baik. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa perbaikan dilakukan, termasuk melalui perbaikan guiding block dan penataan kabel listrik agar tiang tidak mengganggu pejalan kaki.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan aksesibilitas masih menjadi bagian dari agenda perbaikan infrastruktur pedestrian Jakarta. Namun, pada tahun 2026, Tim Konektor Jakarta mengambil dokumentasi lapangan yang menunjukkan bahwa keberadaan guiding block belum selalu menjamin keberfungsian jalur pedestrian yang aman bagi para penyandang disabilitas netra.
Pada dokumentasi foto pertama, menunjukkan kondisi fisik guiding block yang telah mengalami kerusakan, dengan beberapa bagian permukaan yang tidak utuh dan jalur guiding block yang tidak rata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan aksesibilitas tidak hanya muncul akibat penggunaan ruang yang tidak sesuai, tetapi juga akibat kondisi fisik dan pemeliharaan fasilitas yang belum optimal. Dengan demikian, meskipun guiding block telah tersedia sebagai bagian dari infrastruktur pedestrian, keberadaannya belum sepenuhnya mampu menjamin jalur yang aman, berkesinambungan, dan dapat digunakan secara mandiri oleh penyandang tunanetra.
Sementara itu, pada dokumentasi foto kedua, jalur pemandu terlihat digunakan sebagai ruang untuk aktivitas lain, seperti parkir kendaraan dan aktivitas berjualan, sehingga sebagian jalur yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu navigasi penyandang tunanetra menjadi terhalang.
Jika dilihat dari perspektif aksesibilitas, berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas (availability) dan keberfungsian fasilitas (usability). Guiding block dapat tersedia secara fisik, tetapi belum tentu dapat digunakan secara aman. Bagi penyandang tunanetra, jalur yang terputus, rusak, tertutup, atau mengarah pada hambatan bukan sekadar persoalan kualitas konstruksi. Kondisi tersebut dapat mengganggu orientasi, meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain, dan membatasi kemampuan untuk bergerak secara mandiri di ruang publik.
Dengan demikian, realita implementasi guiding block di Jakarta menunjukkan bahwa tantangan aksesibilitas tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Persoalan juga terdapat pada konsistensi desain, integrasi dengan elemen ruang lainnya, penggunaan trotoar, kesinambungan jalur, serta pemeliharaan fasilitas. Temuan Amrullah dan Raflis (2025) yang menempatkan keselamatan sebagai aspek paling dominan semakin menegaskan bahwa evaluasi fasilitas tidak cukup dilakukan berdasarkan keberadaan fisiknya saja. Oleh karena itu, penyediaan guiding block perlu diikuti dengan pengawasan, pemeliharaan, penertiban hambatan, dan evaluasi terhadap keberfungsian jalur agar infrastruktur yang dibangun benar-benar mendukung mobilitas penyandang disabilitas.
D. Analisis
Temuan mengenai guiding block di Jakarta menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan aksesibilitas dan implementasinya di lapangan. Pemerintah telah memiliki dasar hukum, standar desain, serta program pembangunan trotoar yang secara eksplisit memasukkan kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas tersebut belum selalu diikuti dengan keberfungsian yang optimal. Guiding block masih dapat ditemukan dalam kondisi rusak, terputus, tidak sesuai dengan arah jalur, atau terhalang oleh aktivitas lain di ruang pedestrian. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata ketiadaan kebijakan, melainkan kesenjangan pada tahap implementasi dan pengelolaan fasilitas.
Kondisi tersebut dapat dipahami melalui perspektif Social Model of Disability, yang memandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara individu dengan hambatan yang diciptakan oleh lingkungan sosial dan fisik. Dalam konteks guiding block, hambatan mobilitas penyandang tunanetra tidak semata-mata berasal dari hambatan penglihatan, tetapi juga dari lingkungan yang tidak mampu menyediakan jalur yang aman dan dapat digunakan secara mandiri. Ketika guiding block terputus, tertutup kendaraan, atau mengarah pada tiang, lingkungan tersebut menciptakan hambatan yang membatasi mobilitas pengguna. Dengan demikian, persoalan aksesibilitas seharusnya tidak diarahkan pada kemampuan individu untuk “menyesuaikan diri” dengan ruang yang ada, tetapi pada bagaimana ruang tersebut dirancang dan dikelola untuk mengakomodasi keberagaman penggunanya.
Salah satu faktor yang memperkuat kesenjangan tersebut adalah lemahnya pengawasan terhadap keberfungsian fasilitas. Keberadaan guiding block dapat diverifikasi pada saat pembangunan, tetapi kondisi fasilitas dapat berubah setelah digunakan. Kasus guiding block yang terhalang warung dan kendaraan di Jakarta Barat–termasuk di daerah lain– menunjukkan bahwa fasilitas yang telah tersedia dapat kehilangan fungsinya akibat penggunaan ruang yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan aksesibilitas tidak cukup dilakukan pada tahap pembangunan, tetapi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan jalur tetap dapat digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Tanpa mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, pemenuhan standar berisiko menjadi sekadar kepatuhan administratif.
Bukan hanya pengawasan, pemeliharaan menjadi persoalan penting. Kerusakan permukaan, warna yang memudar, jalur yang terputus, maupun fasilitas yang tidak lagi terhubung dapat mengurangi fungsi guiding block sebagai alat orientasi. Belum optimalnya fasilitas bagi penyandang tunanetra akibat persoalan desain, pemeliharaan, dan pemerataan pemasangan memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan siklus pemeliharaan yang berkelanjutan (Amrullah & Raflis, 2025). Dalam perspektif Social Model of Disability, kegagalan memelihara fasilitas pada akhirnya dapat menghasilkan hambatan lingkungan baru bagi penyandang disabilitas.
Permasalahan juga berkaitan dengan koordinasi antar-lembaga. Jalur pedestrian tidak berdiri sendiri, tetapi beririsan dengan berbagai elemen seperti tiang utilitas, penerangan, drainase, vegetasi, parkir, dan aktivitas perdagangan. Temuan guiding block yang mengarah ke tiang atau terhalang elemen lain menunjukkan bahwa perencanaan satu fasilitas belum selalu terintegrasi dengan keseluruhan ruang jalan. Karena itu, aksesibilitas membutuhkan koordinasi lintas sektor agar setiap elemen ruang dirancang dalam satu sistem yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna sejak awal.
Terakhir, kesenjangan implementasi juga menunjukkan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi. Fasilitas dapat memenuhi standar teknis secara administratif, tetapi belum tentu sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna. Melibatkan penyandang disabilitas memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai hambatan yang mungkin tidak terlihat dalam pemeriksaan fisik biasa. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman penting dalam menentukan apakah sebuah ruang benar-benar aksesibel.
Secara keseluruhan, persoalan guiding block di Jakarta menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya menyediakan fasilitas, tetapi memastikan fasilitas tersebut terus berfungsi dan mampu mengurangi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi perlu diatasi melalui pengawasan berkala, pemeliharaan yang responsif, koordinasi antar-lembaga, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam seluruh siklus perencanaan dan evaluasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan Social Model of Disability karena menempatkan lingkungan sebagai bagian penting dalam menciptakan maupun menghilangkan hambatan terhadap mobilitas dan partisipasi penyandang disabilitas.
E. Rekomendasi
Berdasarkan temuan mengenai kesenjangan antara kebijakan dan implementasi guiding block di Jakarta, perbaikan aksesibilitas perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pada keberfungsian fasilitas yang telah tersedia. Hal ini penting karena persoalan yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian desain, hambatan fisik, kerusakan fasilitas, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan ruang pedestrian. Oleh karena itu, rekomendasi perlu mencakup aspek pembangunan, pengelolaan, pengawasan, serta partisipasi penyandang disabilitas.
1. Pemerintah
Pemerintah perlu memperkuat mekanisme audit dan pemeliharaan aksesibilitas secara berkala. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan ketika guiding block pertama kali dibangun, tetapi perlu memastikan bahwa jalur tetap tersambung, tidak rusak, tidak terhalang, dan sesuai dengan fungsi serta standar yang berlaku. Audit dapat dilakukan secara rutin pada ruas pedestrian dengan indikator yang mencakup kesinambungan jalur, kondisi fisik, keberadaan hambatan, kesesuaian arah, serta keamanan pengguna. Hasil audit perlu dicatat dalam sistem pemantauan yang memiliki mekanisme tindak lanjut dan batas waktu perbaikan yang jelas.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan trotoar. Temuan mengenai kendaraan, warung, maupun aktivitas perdagangan yang mengokupasi guiding block menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur tidak akan efektif tanpa pengendalian terhadap hambatan di sekitarnya. Penertiban perlu dilakukan secara konsisten dengan membedakan ruang untuk aktivitas pejalan kaki dan aktivitas lainnya. Selain penindakan, pemerintah dapat menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan guiding block yang rusak atau terhalang sehingga kerusakan dapat ditangani sebelum menimbulkan risiko keselamatan.
2. Perencana Kota dan Pengelola Infrastruktur
Perencanaan jalur pedestrian perlu menggunakan pendekatan yang terintegrasi, bukan menempatkan guiding block sebagai elemen yang berdiri sendiri. Penempatan tiang utilitas, lampu penerangan, pohon, pot tanaman, drainase, halte, tempat parkir, dan elemen jalan lainnya perlu dirancang dengan mempertimbangkan kesinambungan jalur pemandu. Hal ini penting karena temuan mengenai guiding block yang mengarah ke tiang atau terhalang elemen lain menunjukkan adanya persoalan koordinasi dalam desain ruang pedestrian.
Dalam proses perencanaan, penyandang disabilitas perlu dilibatkan sejak tahap perancangan hingga evaluasi. Pelibatan tersebut tidak hanya berupa konsultasi setelah fasilitas selesai dibangun, tetapi dapat dilakukan melalui accessibility audit, uji coba jalur, walk-through, maupun forum konsultasi bersama organisasi penyandang disabilitas. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan perencana memperoleh informasi mengenai hambatan yang tidak teridentifikasi melalui pemeriksaan teknis semata. Dengan demikian, keberhasilan suatu desain tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan standar, tetapi juga oleh pengalaman pengguna dalam mengakses ruang tersebut.
Di samping itu, setiap proyek pembangunan atau revitalisasi pedestrian perlu memiliki indikator keberfungsian aksesibilitas sebagai bagian dari evaluasi proyek. Indikator tersebut dapat mencakup keterhubungan jalur, bebas hambatan, keamanan, kondisi fisik, serta kemudahan navigasi. Evaluasi semacam ini akan menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar “guiding block telah terpasang” menjadi “guiding block dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna”.
3. Masyarakat
Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberfungsian fasilitas aksesibilitas. Guiding block perlu dipahami sebagai fasilitas yang memiliki fungsi khusus bagi penyandang tunanetra, sehingga tidak seharusnya digunakan sebagai tempat parkir, berdagang, meletakkan barang, atau aktivitas lain yang menghambat jalur pemandu. Peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi publik di ruang pedestrian, fasilitas transportasi, maupun kampanye mengenai etika penggunaan trotoar.
Selain menjaga ruang pedestrian, masyarakat juga dapat berperan melalui pelaporan kondisi fasilitas. Ketika menemukan guiding block yang rusak, terputus, tertutup, atau tidak sesuai dengan fungsi jalurnya, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah melalui kanal pengaduan yang tersedia. Partisipasi tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi fasilitas secara lebih cepat sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyediaan ruang yang inklusif.
Secara keseluruhan, perbaikan guiding block di Jakarta perlu dilakukan melalui pendekatan yang menempatkan aksesibilitas sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar hasil pembangunan fisik. Pemerintah perlu memastikan pengawasan dan pemeliharaan, perencana kota perlu mengintegrasikan kebutuhan aksesibilitas dalam keseluruhan desain ruang, sedangkan masyarakat perlu menjaga penggunaan ruang pedestrian agar tetap sesuai dengan fungsinya. Di seluruh proses tersebut, penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan penting dalam menilai keberfungsian fasilitas. Pendekatan ini sejalan dengan Social Model of Disability yang menempatkan lingkungan sebagai faktor penting dalam menciptakan maupun menghilangkan hambatan. Dengan demikian, pembangunan guiding block dapat benar-benar berkontribusi terhadap terwujudnya ruang publik Jakarta yang aman, fungsional, mandiri, dan inklusif.
Referensi:
- World Health Organization. (n.d). Disability. https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d). Annex I - Convention on the Rights of Persons With Disabilities - Preamble Through Article 25. https://social.desa.un.org/issues/disability/resources/handbook-for-parliamentarians/annex-i-convention-on-the-rights-of
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d). Disability, Accessibility and Sustainable Urban Development. https://social.desa.un.org/issues/disability/disability-issues/disability-accessibility-and-sustainable-urban-development
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. https://peraturan.bpk.go.id/Details/104477/permen-pupr-no-14prtm2017-tahun-2017
- Badan Pusat Statistik. (2023). Buku 1 Analisis Tematik Kependudukan Indonesia: Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/28/f9d33e0982c5b537b4af7483/buku-i-analisis-tematik-kependudukan-indonesia--fertilitas-remaja--kematian-maternal--kematian-bayi--dan-penyandang-disabilitas-.html
- Badan Standardisasi Nasional. (2021). Spesifikasi blok pemandu pada jalur pejalan kaki. Jakarta. https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/sni-8160-2015-spesifikasi-blok-pemandu-pada-jalur-pejalan-kaki
- Badia, B., & Ramirez, I. (2025). Journal of Inclusive Education (EJIE). Accessibility as a tool for inclusion in higher education: Views of lecturers from Catalan, Basque, and Andalusian Universities. 1(1). https://www.researchgate.net/publication/397986134_Accessibility_as_a_tool_for_inclusion_in_higher_education_A_study_on_lecturers'_views
- Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2024). Rencana Revitalisasi Trotoar Jakarta Tahun 2024. https://binamarga.jakarta.go.id/berita/view/rencana-revitalisasi-trotoar-jakarta-tahun-2024
- Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). Panduan Standar Desain Complete Street di Provinsi DKI Jakarta 2025. https://binamarga.jakarta.go.id/berita/view/panduan-standar-desain-complete-street-di-provinsi-dki-jakarta-2025
- Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). Lokasi Indikatif Penataan Trotoar Tahun 2025. https://binamarga.jakarta.go.id/berita/view/lokasi-indikatif-penataan-trotoar-tahun-2025
- Agus, S. (2025). Pemenuhan Hak disabilitas: Aksesibilitas Jalan di Jakarta Timur. Untirta.Ac.Id. https://eprints.untirta.ac.id/47234/Amrullah, I., & Raflis. (2025). Value based decision pada fasilitas difabel tunanetra di DKI Jakarta. Menara: Jurnal Teknik Sipil, 20(2), 120–131. https://doi.org/10.21009/jmenara.v20i2.53553Mujahid, H. A. (2026).
- Dinas Bina Marga DKI segera tangani guiding block trotoar jalan dr Susilo . Kotajakbar. https://barat.jakarta.go.id/berita/dinas-bina-marga-dki-segera-tangani-guiding-block-trotoar-jalan-dr-susiloPrasetiyo, W. (2025, November 21).
- Melihat guiding block di Jakarta: Ada Yang Rusak Dan Mengarah Ke Tiang Listrik. Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/melihat-guiding-block-di-jakarta-ada-yang-rusak-dan-mengarah-ke-tiang-listrik-26HmVury9i8Putri, L. M. (2025, June 23).
- Trotoar di Jakarta perlu diperbaiki. ANTARA. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4920585/trotoar-di-jakarta-perlu-diperbaikiUtami, N. K., & Nugraheni, C. (2025).
- Konflik desain antara aksesibilitas dengan desain defensif dalam implementasi guiding block (Studi Kasus Kawasan Kota Jakarta). Jurnal KaLIBRASI : Karya Lintas Ilmu Bidang Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri, 8(2), 149–157. https://doi.org/10.37721/kalibrasi.v8i2.1657.
Penulis: Marisa Agustin, Panondang Evelyn Magdalena & Fatiya Daani.